03/08/2018

Anggaran Dasar

M U K A D I M A H

Bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia, serta menjamin hak warga negara dalam berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Bahwa visi pendidikan tinggi di Indonesia untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta tuntutan profesi yang dapat diekpresikan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Bahwa dalam pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri, di Semarang tanggal 8 oktober 2016, disepakati perlunya sebuah wadah kerjasama bagi para pengelola jurnal bidang hukum se-Indonesia.

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan jurnal bidang hukum yang baik dan profesional sebagai wadah publikasi ilmiah,  akademisi, peneliti dan praktisi di bidang hukum memandang perlu membentuk Asosiasi Pengelola Jurnal Bidang Hukum Se-Indonesia.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah Asosiasi Pengelola Jurnal Bidang Hukum Se-Indonesia (APJHI) di Perguruan Tinggi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

B A B   I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

 

Bagian Kesatu

Nama

 

Pasal 1

 

Organisasi ini bernama Asosiasi Pengelola Jurnal Bidang Hukum Se-Indonesia selanjutnya disingkat  “APJHI”

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

  • APJHI berkedudukan di Jakarta dengan kooordinasi penuh pengurus bersama Ketua umum terpilih.
  • Sekretariat tetap APJHI beralamat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Waktu

Pasal 3

Asosiasi ini didirikan pada tahun 2016 di Semarang.

B A B   II

AZAS DAN TUJUAN

 

Bagian Kesatu

Asas

 Pasal 4

 

APJHI, berasaskan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

APJHI bertujuan untuk:

  1. memajukan dan mengembangkan publikasi di bidang ilmu hukum baik tingkat nasional maupun internasional;
  2. mengadakan pertukaran informasi tentang perkembangan publikasi hukum, manuskrip jurnal, monograf, standarisasi naskah secara umum dan bidang hukum, baik dalam negeri maupun luar negeri;
  3. mengadakan pertemuan, pendidikan dan pelatihan, seminar, simposium, kuliah tamu dalam rangka peningkatan kualitas jurnal di bidang hukum;
  4. menjalin kerjasama dengan badan/instansi/lembaga penerbit di bidang hukum serta organisasi internasional terkait dalam rangka pengembangan pengelolaan jurnal;
  5. meningkatkan penyebaran informasi terkait standar sitasi, monograf dan referensi guna keperluan jurnal di bidang hukum dalam lingkup nasional dan internasional;
  6. memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada penyelenggara akreditasi jurnal tentang pengakuan dan penetapan standar pengelolaan jurnal hukum.

B A B  III

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

 

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 6

 

APJHI adalah suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari pengelola jurnal bidang hukum di Indonesia.

Pasal 7

APJHI bersifat independen dan nirlaba.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 8 

Susunan organisasi APJHI merupakan kesatuan kepengurusan yang terdiri dari:

  1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. Bendahara; dan
  4. Sekretaris Eksekutif.

Pasal 9

Masa jabatan Ketua dan Sekretaris APJHI berlaku selama 4 (empat) tahun dan hanya untuk 1 (satu) periode.

Pasal 10 

  • Pengurus APJHI memiliki tugas:
  1. mewakili APJHI di luar dan di dalam organisasi.
  2. menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi, peran dan kode etik APJHI.
  • Pengurus APJHI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berwenang :
  1. menyusun visi dan misi sesuai tuntutan perkembangan pengelolaan jurnal;
  2. menetapkan kebijakan dan rencana kerja tahunan;
  3. membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan kebutuhan;
  4. membentuk panitia-panitia khusus untuk berbagai kegiatan;
  5. memfasilitasi pertemuan para anggota untuk menghasilkan kepentingan asosiasi.

 

 

B A B  IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 Pasal 11

 

  • Setiap anggota APJHI berhak mengeluarkan pendapat dalam Musyawarah
  • Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

 

Pasal 12

 Setiap anggota APJHI wajib:

  1. menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  2. mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Keputusan APJHI.

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 13

Keanggotaan APJHI berakhir apabila:

  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;.
  3. tidak lagi menjadi pengelola jurnal di bidang ilmu hukum;
  4. pengelolaan jurnal tidak aktif selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) edisi berturut-turut.

B A B  VI

MUSYAWARAH

Bagian Kesatu

Umum

 Pasal 14

 

  • Musyawarah APJHI terdiri atas:
    1. Musyawarah Nasional;
    2. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
  • Selain musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APJHI dapat melakukan:
  1. Rapat Pengurus;
  2. Rapat Anggota.

Bagian Kedua

Musyawarah Nasional

 Pasal 15

 Musyawarah Nasional merupakan forum musyawarah tertinggi dan diadakan satu kali dalam 4 (empat) tahun untuk memilih pengurus APJHI.

  • Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pertanggung-jawaban secara tertulis dalam rapat kerja Musyawarah Nasional.
  • Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi kemajuan APJHI.

 

Pasal 16

 Musyawarah Nasional bertugas:

    1. menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    2. menetapkan kebijakan organisasi tingkat pusat;
    3. mengangkat Ketua dan Sekretaris APJHI.
  • Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyusun susunan organisasi pengurus pusat APJHI.
  • Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Musyawarah Nasional.

 

Pasal 17

Setiap jurnal mempunyai hak satu suara dalam Musyawarah Nasional.

Bagian Ketiga

Musyawarah Nasional Luar Biasa

 Pasal 18

  • Musyawarah Nasional Luar Biasa dilakukan apabila terjadi kevakuman pelaksanaan tugas pengurus.
  • Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk keputusan:
  1. tetap meneruskan kepengurusan bejalan;
  2. memberhentikan kepengurusan berjalan; atau
  3. membentuk kepengurusan baru.

(3)   Dalam hal membentuk kepengurusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, masa jabatan kepengurusan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan sebelumnya.

Bagian Keempat

Rapat Pengurus

 Pasal 19

 Pengurus menyelenggarakan rapat kerja paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

  • Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  1. membahas dan mengevaluasi kebijakan;
  2. pelaksanaan program kerja tahun berjalan; dan

mencari solusi atas permasalahan pengelolaan jurnal.

 

Bagian Kelima

Rapat Anggota

Pasal 20

 Rapat anggota dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

  • Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergantian di masing-masing tempat pengelola jurnal.
  • Penentuan tempat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai kesediaan dan kesanggupan pengelola jurnal.

Bagian Keenam

Pengambilan Keputusan

 Pasal 21

  • Pengambilan keputusan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
  • Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
  • Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan suara

 

B A B  VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah Nasional.

B A B  VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Rapat Pengurus APJHI.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 24

Pengurus APJHI untuk pertama kali, ditetapkan di Semarang dalam pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri, tanggal 8 Oktober 2016.

 

Pasal 25

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Nasional APJHI.

                                                                Ditetapkan di Semarang

                                                                pada ……………………….. 

 

 

KETUA APJHI

PENDIRI  ASOSIASI PENGELOLA

JURNAL BIDANG HUKUM SE-INDONESIA (APJHI)

NAMA                                                                            TANDA TANGAN

 

Arie Afriansyah,S.H.,MIL,Ph.D                             __________________________

Jurnal Indonesian Law Review

Prof. Dr. Irwansyah,S.H.,M.H                               __________________________

Jurnal Hasanuddin Law Review

Prof. Dr. Adji Samekto,S.H.,M.H.                                   __________________________

Jurnal Masalah Masalah Hukum

Anita Afriana,S.H.,M.H.                                        __________________________

Jurnal ……………………..

Dr. Any Purwanti,S.H.,M.Hum.                                      __________________________

Diponegoro Law Review

  1. Akhsan Yunus,S.H.,M.H. __________________________

Jurnal Hasanuddin Law Review

Kukuh Dwimurti,S.H.,LL.M                                           __________________________

Jurnal Yustisia

Dr. Kholis Raisah,S.H.,M.Hum.                                     __________________________

Jurnal Law Reform

Dr. Lily Bauw,S.H.,M.H.                                                 __________________________

Papua Law Journal

Muhamad Azhar,S.H.,LL.M                                  __________________________

Jurnal Media Hukum

Dr. Oheo. K. Haris,S.h.,M.C.L.,LL.M                    __________________________

…………………………………

Dr. Khotibul Umam,S.H.,LL.M                             __________________________

Nama nama tersebut adalah yang terdaftar pada saat BKS dekan

Jurnal Mimbar Hukum